Beritapojok.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usul untuk beberapa daerah ditiadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Alasannya, kata Alexander Marwata, ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti Pilkada tersebut.
Ia menilai, penunjukan kepala daerah secara langsung oleh pemerintah pusat jauh lebih efisien dan juga efektif.
“Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujarnya di Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12) dikutip dari CNNIndonesia.
Dikatakannya juga, penyelenggaraan pemilihan langsung belum mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas.
Menurutnya, masih banyak permasalahan di daerah yang belum bisa diselesaikan oleh kepala daerah yang dipilih secara langsung.
“Kita melihat pilkada itu juga belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas. Ini faktanya,” ucapnya.
Karena itu, lanjut Alexander, penunjukan kepala daerah bisa jadi jalan keluar.
Ia mengatakan kepala daerah yang ditunjuk dapat dievaluasi secara berkala. Jika tidak mampu menyelesaikan masalah di daerah, maka diberhentikan dari jabatannya.
“Tinggal tunjuk saja. Kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta, enggak perform satu tahun ganti, pecat, selesai. Kalau sekarang kan enggak. Nunggu diganti, lima tahun waktunya habis,” kata Alexander.
“Sialnya dia nanti kepilih lagi, 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera,” imbuhnya.
Sumber: CNNIndonesia
Editor: Is
