“Berdasarkan data statistik CPO di Indonesia 40 juta metrik per ton, 20 persennya itu dari Riau,” kata Zulfadli, Jumat (3/9/2021).
Karena Riau memiliki potensi sawit cukup tinggi, maka disisi lain Riau juga perlu adanya pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan lainnya.
“Karena itu kami berharap kepada pemerintah pusat ada kebijakan DBH sawit bagi daerah penghasil sawit, termasuk Riau. Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Terkait perjuangan DBH sawit, saat ini Gubernur Riau Syamsuar bersama gubernur daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia sudah menyurati Komisi XI DPR RI. Yang mana saat ini Komisi XI DPR RI sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).
“Gubernur-Gubernur daerah penghasil sawit sudah sepakat untuk menyurati Komisi XI. Sebelumnya juga sudah dilakukan pertemuan antara para gubernur tersebut,” katanya. (MCR)
