BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan jawaban resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, H. Bagus Santoso, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bengkalis, Senin, 30 Maret 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III, H. Misno dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Bengkalis serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam pidatonya, Wabup Bagus Santoso menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung bagi masyarakat.
“Seluruh masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bahan evaluasi krusial bagi kami untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa,” ujar Bagus Santoso.
Dalam kesempatan itu, Wabup Bagus Santoso memberikan tanggapan terhadap poin-poin penting yang disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Bengkalis.
Pertama, dari Fraksi PDI Perjuangan. Wabup menyatakan sepakat bahwa realisasi belanja yang tinggi harus linier dengan kesejahteraan. Fokus ke depan adalah penguatan pengawasan hibah, bantuan keuangan, serta pembenahan profesionalisme BUMD untuk mendongkrak PAD.
Kedua, dari Fraksi NasDem. Wabup menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap capaian kinerja yang ada, sembari menekankan pentingnya sinergi eksekutif-legislatif.
Ketiga, dari Fraksi Gerindra. Bupati Kasmarni dalam pidato yang disampaikan Wabup Bagus Santoso mengaku akan menekankan pembangunan berbasis data dan penguatan ekonomi kerakyatan (nelayan, petani, UMKM). Sektor pelayanan publik seperti digitalisasi antrean Ro-Ro juga terus dimatangkan.
Keempat, dari Fraksi PKS. Menanggapi dinamika PAD, Wabup juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat digitalisasi pemungutan pajak, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius.
Kelima, dari Fraksi PKB. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan fokus pada keseimbangan fiskal, penyelesaian tunda bayar secara bertahap, dan perencanaan pendapatan yang lebih realistis.
Keenam, dari Fraksi Bintang Demokrat Karya. Wabup Bagus Santoso juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Ketujuh, dari Fraksi Amanat Perindo Persatuan. Wabup mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan penekanan pada transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inflasi, dan penguatan perlindungan sosial.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan regulasi.
“Dengan sinergi bersama kita akan mampu dan terus melakukan inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan guna memberikan layanan yang responsif bagi seluruh warga Kabupaten Bengkalis,” ucapnya.
(diskominfotik/joekro)
