ROHIL,Beritapojok – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Muhammad Hotib melaksanakan kegiatan reses II masa persidangan tahun 2026, di tiga titik ldi wilayah Kecamatan Bangko, Selasa (25/8/26). Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kelurahan Bagan Barat serta Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir.
Reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi, keluhan, dan kebutuhan warga yang nantinya dapat menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan beragam persoalan yang masih mereka hadapi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan akses jalan, kebutuhan air bersih, hingga pelayanan kesehatan.
Salah satu warga kelurahan Bagan Barat, Ema, menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengaku memiliki tunggakan iuran BPJS yang cukup besar setelah suaminya meninggal dunia.
Ema menjelaskan, sebelumnya kepesertaan BPJS miliknya masih aktif dan iurannya dibayarkan ketika suaminya masih hidup. Namun setelah suaminya meninggal, iuran tersebut tidak lagi terbayarkan sehingga tunggakan terus menumpuk.
“Saat ini mencapai Rp12 juta. Menurut pihak terkait saya harus melunasi dulu baru bisa ikut di BPJS yang ditanggung pemerintah daerah,” keluh Ema.
Kondisi tersebut membuat Ema berharap adanya solusi agar dirinya tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Ia berharap ada kebijakan yang dapat membantu meringankan, bahkan jika memungkinkan mengurangi beban tunggakan yang harus dilunasi, sehingga kepesertaannya dapat kembali aktif dan ia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Hotib mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan Ema, termasuk memastikan persoalan tunggakan yang disampaikan.
“Kita akan cek terlebih dahulu bagaimana status kepesertaannya. Setelah itu kita usahakan mencari solusi terkait pelayanan kesehatan yang diharapkan,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda turun ke masyarakat, tetapi menjadi momentum untuk mengetahui secara langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi warga.
Selain persoalan BPJS Kesehatan, aspirasi mengenai akses jalan dan kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian masyarakat di sejumlah titik reses.
“Berbagai masukan tersebut akan dihimpun untuk selanjutnya diperjuangkan melalui jalur kelembagaan DPRD sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Selain itu Hotib berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjalin, sehingga berbagai persoalan di tingkat masyarakat dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar secara bertahap.
