Gerak cepat, Bupati Rokan Hilir Perintahkan Kadis PUPR Intensifkan Normalisasi Drainase Perjalanan Panjang Dedy Aprianto Tampubolon, Wisudawan Terbaik Magister Sains dari Riau   Sinergitas Lintas Sektoral, Camat Bukit Batu Pimpin Gotong Royong Bersihkan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Sungai Pakning Bupati Kasmarni Sambut Kajati Riau dengan Prosesi Adat Melayu, Teguhkan Jati Diri Negeri Junjungan Sarman Syahroni Dilantik Bupati Rohil H.Bistamam Sebagai Sekda Turnamen Futsal TUFFU CUP I Resmi Dibuka, 33 Tim dari Tiga Kecamatan Bersaing di Bukit Batu

Berita

Siti Zuhro Sebut 2020 Politik Indonesia Memasuki Masa Suram

badge-check


					Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro Perbesar

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro

JAKARTA, Beritapojok.com – Siti Zuhro, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut pemerintah perlu mengambil langkah serius dan fundamental memasuki tahun 2020. Siti mengakui ketimpangan ekonomi dan kemiskinan menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikannya saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12/2019).

“Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik,” ucap Siti dikutip dari Antara.

Permasalahan Indonesia sejatinya bukanlah radikalisme. Ia menekankan pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

“Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme,” tegas Siti Zuhro.

Siti melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia. Dia menjelaskan mengenai angka kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan.

“Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga,” kata dia.

Menurutnya, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Hal ini penting, ujar dia, supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati.

Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

“(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan pak Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu,” ujar Siti.

Siti menilai pemerintah sedang membangun kebijakan ke arah domestik agar wajah Indonesia cantik terlihat ke luar negeri. Oleh karena itu, kata dia, sebetulnya politisasi radikalisme dan politik identitas menimbulkan pertanyaan mendasar apakah itu relevan dengan keputusan politik yang dicanangkan pemerintah.(***)

 

Sumber: cnnindonesia

Baca Lainnya

Terkait penundaan Pilpeng Tahun 2026, Calon Penghulu 6 Desa Rapat Dengan Komisi A DPRD Rokan Hilir

13 Oktober 2026 - 15:55 WIB

DPRD Gelar Rapat paripurna Hari Jadi Rokan Hilir ke -27

4 Oktober 2026 - 21:44 WIB

DPRD Rohil Dan Pemda Sepakat Teken Nota Keuangan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2026

25 September 2026 - 21:14 WIB

Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Rancangan P-KUA Dan PPAS Tahun Anggaran 2026 Oleh Bupati

23 September 2026 - 08:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 Oleh Bupati

22 September 2026 - 22:16 WIB

Trending di Politik