Fraksi PDIP Rohil sampaikan pandangan Umum Terhadap Ranperda Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Rapat paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka pandangan umum Fraksi – Fraksi Atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Oleh Bupati Pemerintah Kelurahan Bersama UPT Puskesmas Sungai Pakning Gelar Cek Kesehatan Gratis Datang di Jumat Berkah, Wapres Gibran Serap Aspirasi Masyarakat Rohil, M.Maliki Beri Apresiasi BRI Bagansiapiapi Dorong UMKM Gunakan QRIS, Wujudkan Ekonomi Digital Riau

Berita

Siti Zuhro Sebut 2020 Politik Indonesia Memasuki Masa Suram

badge-check


					Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro Perbesar

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro

JAKARTA, Beritapojok.com – Siti Zuhro, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut pemerintah perlu mengambil langkah serius dan fundamental memasuki tahun 2020. Siti mengakui ketimpangan ekonomi dan kemiskinan menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikannya saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12/2019).

“Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik,” ucap Siti dikutip dari Antara.

Permasalahan Indonesia sejatinya bukanlah radikalisme. Ia menekankan pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

“Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme,” tegas Siti Zuhro.

Siti melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia. Dia menjelaskan mengenai angka kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan.

“Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga,” kata dia.

Menurutnya, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Hal ini penting, ujar dia, supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati.

Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

“(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan pak Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu,” ujar Siti.

Siti menilai pemerintah sedang membangun kebijakan ke arah domestik agar wajah Indonesia cantik terlihat ke luar negeri. Oleh karena itu, kata dia, sebetulnya politisasi radikalisme dan politik identitas menimbulkan pertanyaan mendasar apakah itu relevan dengan keputusan politik yang dicanangkan pemerintah.(***)

 

Sumber: cnnindonesia

Baca Lainnya

Fraksi PDIP Rohil sampaikan pandangan Umum Terhadap Ranperda Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

23 Juli 2026 - 15:18 WIB

Rapat paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka pandangan umum Fraksi – Fraksi Atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025

22 Juli 2026 - 00:25 WIB

Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Oleh Bupati

21 Juli 2026 - 18:05 WIB

BRI Bagansiapiapi Dorong UMKM Gunakan QRIS, Wujudkan Ekonomi Digital Riau

14 Juli 2026 - 11:19 WIB

Apical Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Sungai Sembilan

10 Juli 2026 - 12:48 WIB

Trending di Berita