Dikatakannya, penjualan aset negara itu kini pengertiannya dibelokkan menjadi kerjasama.
Hal ini, lanjut Said Didu, tentunya modus yang berbahaya jika terus dilanjutkan.
“Bagaimana modus penjualan bandara kuala namu diawali dg pembelokan pengertian asset BUMN/Negara, penjualan saham dibungkus seakakan kerjasama, serta betapa bahayanya jika modus ini berlanjut – apakah ke depan kita masih punya BUMN ?,” tulis @msaid_didu, Jumat (26/11).
Bantahan Arya Sinulingga
Sementara itu, dikutip dari Media Online Bisnis, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan respons terkait dengan pandangan bahwa Bandara Kualanamu, yang menjadi aset PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, telah dijual kepada pihak asing.
“Aset AP II Kuala Namo dijual ??? Yuk aku jelasin, karena kalau hati sdh buta, pikiran pun kehilangan kecerdasan cc @msaid_didu #KualanamoUntung,” tulis Arya melalui akun Twitter @AryaSinulingga, yang dikutip Jumat (26/11/2021).
Dia menjelaskan AP II dan anak perusahaannya, PT Angkasa Pura Aviasi mendapatkan mitra GMR Airports Consortium untuk mengelola Bandara Kualanamu. Adapun, GMR Airports Consortium merupakan strategic investor yang dimiliki oleh GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis.
Arya menambahkan melalui kerja sama tersebut, komposisi saham PT Angkasa Pura Aviasi menjadi 51 persen mayoritas dimiliki oleh AP II dan mitra strategis GMR 49 persen.
Skema kerja sama tersebut akan mewajibkan pengelolaan bandara berkode KNO selama 25 tahun dengan sistem build operate transfer atau BOT. Nantinya, setelah 25 tahun, aset tersebut akan dikembalikan kepada AP II.
“Jadi aset tersebut tetap milik AP II bukan dijual asetnya, jadi keliru kalau mengatakan terjadi penjualan aset,” ujarnya.
AP II, lanjutnya, akan mendapatkan dua keuntungan, yang pertama akan mendapatkan dana sebesar Rp1,58 triliun dari GMR. Keuntungan kedua, akan ada pembangunan dan pengembangan Kualanamu sebesar Rp56 triliun dengan tahap pertama sebesar Rp3 triliun.
Alhasil, AP II tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp58 triliun untuk pengembangan Bandara Kualanamu, melainkan sudah ditanggung oleh mitranya. Di sisi lain, dana sebesar Rp1,58 triliun bisa dipakai oleh AP II untuk pengembangan dan pembangunan bandara baru di Indonesia.
“Ini namanya memberdayakan aset tanpa kehilangan aset, bahkan asetnya membesar berkali-kali lipat,” tuturnya.
#silakansimak.
Bagaimana modus penjualan bandara kuala namu diawali dg pembelokan pengertian asset BUMN/Negara, penjualan saham dibungkus seakakan kerjasama, serta betapa bahayanya jika modus ini berlanjut – apakah ke depan kita masih punya BUMN ? https://t.co/xUNop4NGTP— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) November 26, 2021
