Fraksi PDIP Rohil sampaikan pandangan Umum Terhadap Ranperda Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Rapat paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka pandangan umum Fraksi – Fraksi Atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Oleh Bupati Pemerintah Kelurahan Bersama UPT Puskesmas Sungai Pakning Gelar Cek Kesehatan Gratis Datang di Jumat Berkah, Wapres Gibran Serap Aspirasi Masyarakat Rohil, M.Maliki Beri Apresiasi BRI Bagansiapiapi Dorong UMKM Gunakan QRIS, Wujudkan Ekonomi Digital Riau

Daerah

Program Penyelamatan Kelapa Rakyat Kabupaten Inhil Mestinya Jangan Masuk Rasionalisasi

badge-check


					Anggota DPRD Inhil dari Fraksi PKS, Zulhafendi Perbesar

Anggota DPRD Inhil dari Fraksi PKS, Zulhafendi

TEMBILAHAN, Beritapojok.com – Rasionaliasi anggaran yang terjadi disetiap Satuan Kerja (Satker) kini terus menjadi polemik. Banyak anggaran yang sifatnya sangat dibutuhkan terpaksa dipangkas karena ada kebutuhan lain yang mendesak.

Anehhya, dari anggaran yang dipangkas masih banyak tidak tepat sasaran. Misalnya, biaya perjalanan dinas nyaris tidak tersentuh rasionalissi, sementara hal-hal yang sangat urgen seperti program penyelamatan kebun rakyat, UMKM dan program lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sering menjadi korban.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Inhil dari Fraksi PKS Zulhafendi, Kamis (2/7/2020). Menurut Zulhafendi, sampai hari ini tidak ada sejengkalpun pembangunan trio tata air, padahal pada tahun ini tahun 2020 kita mengamanah dalam APBD lebih kurang 350 KM dengan 17 alat berat.

“Percuma saja daerah kita berjuluk negeri hamparan kelapa dunia, sementara pemerintah tidak perduli dengan persoalan petani. Lihatlah berapa banyak kebun kelapa yang masih terimbas intrupsi air laut, ditambah serangan hama kumbang dan sebagainya, mana upaya iita mensejahterakan perani, jangan slogan saja yang besar,” ujar Zulhafendi mengungkapkan.

Legislator PKS yang akrab dipanggil Nanang Fendi ini meminta penerintah peduli terhadap program unggulan tersebut. Jangan sampai juga latah ikut dirasionalisasi, silahkan potong kegiatan-kegiatan yang tak penting yang sipatnya mubazir.

“Ini kan menyangkut 70 persen mata pencarian masyarakat Inhil yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dan ini sangat perlu diperhatikan, bagaimana mereka bisa sejahtera kalau dibiarkan seperti itu,” sebutnya.

Ditambah Zulhafendi, seharusnya kita malu setiap hari mengelu elukan negri hamparan kelapa dunia. Tapi kerja nyata kita untuk penyelamatan kebun kelapa rakyat seperti omongan kosong belaka, imbuhnya.

Nanang Fendi juga mengingatkan kepada TAPD dan OPD Supaya cerdas mengimplimentasikan rasionalisasi refocussing.

“Pademi memang menghawatirkan kita semua, tapi pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan. Petani dan kebun kelapa adalah urat nadi ekonomi negeri kita, negeri hamparan kelapa dunia,” ujar zulhafendi.(Marbun)

Baca Lainnya

BRI Bagansiapiapi Dorong UMKM Gunakan QRIS, Wujudkan Ekonomi Digital Riau

14 Juli 2026 - 11:19 WIB

Apical Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Sungai Sembilan

10 Juli 2026 - 12:48 WIB

Bupati Bengkalis Raih Penghargaan Pengelolaan JDIHN Terbaik Kedua Tingkat Provinsi Riau

8 Juli 2026 - 17:28 WIB

Bengkalis Durian Fest 2026, Wujud Nyata

8 Juli 2026 - 11:27 WIB

27 Peserta Kafilah Bengkalis Tampil di Hari Pertama MTQ ke-44 Riau

30 Juni 2026 - 04:32 WIB

Trending di Bengkalis