BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Langkah ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Sinergi Pelayanan Masyarakat di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin, 12 Desember 2026.
MoU ini ditandatangani langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, bersama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Leny Lasminar, disaksikan Ketua DPRD Kab. Bengkalis, diwakili Wakil Ketua lll DPRD Bengkalis, H. Misno, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nadda Lubis, Dandim 0303/Bengkalis, diwakili Pasilog Kodim 0303/Bengkalis, Kapten Inf Ucok Doni Samosir, Sekda Bengkalis, dr. Ersan Syaputra TH, serta tamu undangan lainnya.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, hingga bidang hukum lainnya, sebagai upaya bersama memperkuat kolaborasi antar lembaga di Negeri Junjungan.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi hukum di tengah masyarakat.
Beliau berharap kolaborasi ini mampu memperluas akses informasi hukum yang selama ini mungkin sulit dijangkau oleh sebagian warga.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang merata di Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.
Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Riau ini menekankan bahwa visi pembangunan Kabupaten Bengkalis tidak hanya terpaku pada infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, fondasi hukum yang kuat adalah pilar utama kemajuan daerah.
“Kami sangat menyambut baik sinergi ini. Pembangunan harus seimbang, tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan supremasi hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Bupati Kasmarni mengajak seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk menyatukan langkah dan mendukung penuh implementasi kesepakatan ini.
Ia berharap momentum ini menjadi pemacu semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
(diskominfotik/joekro)
