Sinergitas Lintas Sektoral, Camat Bukit Batu Pimpin Gotong Royong Bersihkan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Sungai Pakning Bupati Kasmarni Sambut Kajati Riau dengan Prosesi Adat Melayu, Teguhkan Jati Diri Negeri Junjungan Sarman Syahroni Dilantik Bupati Rohil H.Bistamam Sebagai Sekda Turnamen Futsal TUFFU CUP I Resmi Dibuka, 33 Tim dari Tiga Kecamatan Bersaing di Bukit Batu Terkait penundaan Pilpeng Tahun 2026, Calon Penghulu 6 Desa Rapat Dengan Komisi A DPRD Rokan Hilir BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Terapkan Sistem SP2D Online

Berita

Kangkangi Permen LHK, PT DPA Dumai Beraktifitas Tanpa Kantongi SLO

badge-check


					Kangkangi Permen LHK, PT DPA Dumai Beraktifitas Tanpa Kantongi SLO Perbesar

Beritapojok.com – PT Dumai Paricipta Abadi (DPA) kangkangi Peraturan Menteri (Permen) LHK dengan beraktifitas tanpa mengantongi SLO.

Tidak adanya SLO yang dimiliki oleh perusahaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL tersebut diamini oleh DLHK Kota Dumai.

Kepala Dinas LHK Dumai, Dameria ketika ditemui awak media menyatakan bahwa PT DPA baru hanya memiliki Persetujuan Teknis (Pertek).

“Perteknya sudah dikeluarkan, untuk SLO belum, nanti kita cek kembali apakah pembangunan IPAL sesuai dengan Pertek, kalau iya, baru dikeluarkan SLO,” ujar Dameria beberapa hari yang lalu di Kantornya.

Soal bolehkah PT DPA beroperasi meski tidak atau belum mengantongi SLO, Kepala Bidang Pencemaran LHK Dumai, Fera mengatakan bahwa tidak ada sanksi menghentikan operasional.

“Di sanksi dari kementrian tidak ada bunyi menghentikan operasional,” jawabnya via pesan WhatsApp, Senin (13/3).

Untuk diketahui, PT DPA sebelumnya pada tahun 2017 lalu sudah pernah diberikan sanksi tertulis dari Kementerian LHK.

Terdapat 9 pelanggaran yang membuat KemenLHK menurunkan sanksi tersebut, diantaranya tidak memiliki izin pembuangan air limbah ke laut.

Selain itu, PT DPA juga dikatakan tidak memantau kualitas air limbah dan tidak melaporkan hasil pantauan air limbah ke instansi terkait.

Sanksi yang dikeluarkan pada tahun 2017 tersebut tampaknya diabaikan oleh PT DPA, pasalnya Pertek baru saja mereka kantongi pada tahun 2023 ini.

Di dalam surat sanksi tersebut, Kementerian LHK tahun 2017 lalu sudah memberikan perintah agar PT DPA mengurus izin pembuangan air limbah ke laut paling lambat 60 hari kalender.

Namun, hingga saat ini, PT DPA baru hanya mengantongi Pertek, belum termasuk SLO.

Hingga berita ini diterbitkan, Management PT DPA yang diketahui bernama Mulyono enggan menjawab pesan WhatsApp yang dikirim awak media ini.

Untuk diketahui, keberadaan SLO diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permen LHK No. 5 Tahun 2021.

“Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki: a. Persetujuan Teknis; dan b. SLO.”

Penulis: Iskandar Zulkarnain

Baca Lainnya

Sarman Syahroni Dilantik Bupati Rohil H.Bistamam Sebagai Sekda

16 Oktober 2026 - 20:39 WIB

BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Terapkan Sistem SP2D Online

13 Oktober 2026 - 01:19 WIB

Bupati Rohil Salurkan Bantuan Pangan Beras dari perum BULOG di Bagan Barat

14 September 2026 - 23:10 WIB

LPSE Rohil Sosialisasi PBJ Tentang E-purcasing Katalog Elektronik

10 September 2026 - 19:44 WIB

Implementasikan Permendagri, Kesbangpol Rohil dan FKDM Kolaborasi Jalankan Aplikasi SINDRA di Kecamatan Bangko

10 September 2026 - 11:55 WIB

Implementasikan Permendagri, Kesbangpol Rohil dan FKDM Kolaborasi Jalankan Aplikasi SINDRA di Kecamatan Bangko
Trending di Berita