Rohil – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIP, M.Si secara langsung membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketua dan Anggota BPKep serta Pembinaan Kader KPM Serta Kader Posyandu se-Kabupaten Rohil, Jumat (29/12/2023).
Rakor yang dipusatkan di aula yayasan Methodis, Jalan Utama, Bagansiapiapi tersebut tampak dihadiri Sekda Rohil H Fauzi Efrizal, para Asisten, Ketua PKK Sanimar Afrizal, para Kepala OPD, Camat, Kabid IKP Diskominfotiks Juliandra SH, para Penghulu dan berbagai unsur lainnya.
Dengan mengusung tema “Peran BPKep, Kader PKM dan Kader Posyandu Dalam Mensukseskan Pemilu 2024 Serta Antisipasi Generasi Stunting Guna mencapai Indonesia Emas 2045”, Rakor itu diikuti oleh ribuan peserta se-Kabupaten Rohil.
“Alhamdulillah hari ini kita menggelar rapat koordinasi bersama seluruh BPKep dan anggota, para kader PKM serta kader Posyandu untuk membahas berbagai persoalan sekaligus dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” kata Bupati. Rakor ini lanjut Bupati, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada BPKep akan tugas dan fungsinya di pemerintahan Kepenghuluan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan sama halnya terhadap para KPM serta kader Posyandu. “Jadi kita mengajak semua pihak untuk bersama membantu pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten yang kita cintai ini. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilu Presiden dan DPR,” sebutnya.
Bupati menilai, peran BPKep, KPM dan Kader Posyandu juga sangat penting dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu. Sebab, secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagi para kader posyandu, dalam kesempatan itu Bupati meminta agar turut serta membantu pemerintah daerah dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, Kadis PMD Yandra menjelaskan, mengingat adanya isu Nasional dan menjadi perhatian khusus kepenghuluan serta jajaran perangkat desa, dimana isu tersebut diantaranya pemulihan ekonomi setelah masa Covid-19 dan hal ini menjadi perhatian pemerintah hingga ketingkat pemerintah terendah.
Selanjutnya masalah stunting dan gizi buruk hingga kehawatiran permasalahan global tentang ketahanan pangan serta peningkatan PAD yang ada di setiap Kepenghuluan. Apalagi sebutnya, pemerintahan Kepenghuluan merupakan pemerintahan yang paling rendah yang melekat dan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Dengan beban yang berat, perlu dilakukan suatu sinergitas dengan segenap elemen yang ada di Kepenghuluan baik Kepenghuluan, LPM maupun BPKep. Berbagi persoalan yang terjadi di tingkat Kepenghuluan perlu dilakukan penanganan secara bersama. Sehingga, melalui Rakor ini bisa disampaikan apa saja persoalan yang dihadapi dan dicarikan solusinya, ” pungkasnya.
(diskominfotik rohil)
