BRI Bagansiapiapi Apresiasi Agen Brilink Berprestasi Lewat Penghargaan Khusus Sambut Tiga Menteri Dan Ekspor ke Malaysia, Pemkab Rohil Matangkan Persiapan Infrastruktur Dan kebersihan Tonggak Baru Pendidikan Vokasi, Bupati H. Bistamam Resmikan Politeknik Mulia Rokan dan Letakkan Batu Pertama Kampus Permanen DLH Rohil Matangkan Persiapan Penilaian Adipura yang dijadwalkan 5 Nopember 2026 Sekretaris BBDM Hadir Langsung dalam Pembagian Santunan untuk Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Bukit Batu   Bupati Bistamam Resmikan Pelayanan Bijak Satu Atap di Rimba Melintang, Warga Lebih Mudah Akses Layanan

Berita

Anggota Bawaslu RI dan Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

badge-check


					Anggota Bawaslu RI dan Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu Perbesar

PASIR PANGARAIAN, Beritapojok.com – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, M.Si Bersama Kapolda Riau Irjend Agung Setya Imam Effendi, S.I.K, M.Si hari kamis pagi (3 Desember 2020) melepas secara resmi 50 armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu. Pelepasan Tim Patroli Money Politic yang akan menyisir dan mengidentifikasi potensi money politic sampai ke kecamatan dan desa itu digelar setelah sebelumnya tiga Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, disaksikan pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan mahasiswa se Rohul menanda tangani Deklarasi Tolak Money Politik . Acara dipusatkan di Taman Kota Pasir Pengaraian, Kamis (03-12-2020).

Turut hadir dalam Pelepasan patroli money Politik ini Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Komisioner KPU Nugroho Noto Susanto, Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir dan Anggota, Kapolres Rohul AKBP Lukman Nurhidayat. Ketua KPU Rohul Elfendri, Wakil ketua DPRD Rohul Andrizal serta sejumlah pejabat teras dilingkungan pemkab Rohul.

Anggota Bawaslu RI Muhamad Afifuddin dalam sambutannya mengatakan, Patroli money Politik ini merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan kualitas pelaksanaan Pilkada serentak.

“Bawaslu dan KPU tidak ada urusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. tapi kami punya urusan bagaimana memastikan kualitas proses pelaksanaan pilkada itu berlangsung. Bawaslu punya tugas bagaimana memastikan pengawasan dan pencegahan maksimal dilakukan” tegasnya

Kapolda Riau Irjenpol Agung Setia Imam Efendi, M.Si dalam sambutanya mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Rokan Hulu telah berjalan dengan baik di setiap tahapannya. Tidak ada akses negatif selama pelaksanaan pilkada ini.

“Tentu ini harus tetap dijaga dan saya berterima kasih terhadap komitmen yang dibangun untuk tidak melakukan money politik. kepada Kapolres dan jajaranya selain tetap netral juga mengajak kepada ASN agar netral dalam pelaksanaan Pilkada ini sehingga apa yang dideklarasikan Polres Rohul dan Paslon hari ini harus juga di aktualisasikan dilapangan. Praktek Money Politik menjadi kekewatiran semua orang termasuk paslon,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dalam sambutanya mengatakan, Bawaslu se Riai juga telah menggelar Patroli yang dimulai H-7 sebelum pencoblosan. Bawaslu di 8 Kab/ Kota sebelumnya, yakni hari tanggal 2 Desember kemaren secara serentak juga telah melakukan pelepasan Tim Patroli di Mapolres masing- masing.

Rusidi tidak lupa menyampaikan terimakasih terhadap dukungan penuh Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Efendi yang telah memberikan support dan fasilitas dalam terlaksananya patroli pengawasan anti money politik ditengah situasi pandemi covid-19 ini.

“ini sejarah pertama kali di Riau jajaran Pengawas pemilu dan kepolisian bersama-sama sampai ke Desa secara massif melakukan Patroli money politik. mudah-mudahan dengan sinergitas ini diharapkan kegiatan money politik ini bisa kita cegah,” kata Rusidi Rusdan.

Rusidi menambahkan, Pelaksanaan patroli Anti Money politik ini melibatkan organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta elemen masyarakat lainnya. Sasaran patroli ini kegiatan pembagian uang atau materi lainnya. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan kendaraan pribadi, angkutan orang/umum, maupun angkutan barang/jasa, secara selektif yang diduga membawa barang ataupun uang yang akan digunakan untuk money politic.

“Disamping melakukan Patroli, kita juga membuka Posko Pengaduan Anti Money Politic. Posko didirikan oleh Pengawas Kecamatan bekerjasama dengan Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Lokasi-lokasi Posko akan didirikan di sekitar TPS maupun lokasi-lokasi strategis lainnya,” tutup Rusidi. (rilis)

Baca Lainnya

Terkait penundaan Pilpeng Tahun 2026, Calon Penghulu 6 Desa Rapat Dengan Komisi A DPRD Rokan Hilir

13 Oktober 2026 - 15:55 WIB

DPRD Gelar Rapat paripurna Hari Jadi Rokan Hilir ke -27

4 Oktober 2026 - 21:44 WIB

DPRD Rohil Dan Pemda Sepakat Teken Nota Keuangan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2026

25 September 2026 - 21:14 WIB

Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Rancangan P-KUA Dan PPAS Tahun Anggaran 2026 Oleh Bupati

23 September 2026 - 08:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Rohil Dalam Rangka Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 Oleh Bupati

22 September 2026 - 22:16 WIB

Trending di Politik