JAKARTA, BeritaPojok- Banyak yang tak menyangka Bambang Soesatyo mendapatkan jabatan sebagai Ketua MPR. Siapa yang menyangka bahwa jabatan tersebut dikatakan hasil dari komunikasi antara Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Jumat (5/10) kemarin. Dijelaskannya, komunikasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam menentukan ketua MPR. Menurutnya, hubungan antara keduanya sudah terjalin baik sejak lama.
“Yang pasti bahwa silaturahim dan komunikasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo selalu dilakukan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).
Kendati demikian, ia tak tahu persis kapan Megawati dan Prabowo menjalin komunikasi dalam menentukan Ketua MPR. Sebab, komunikasi antara keduanya tak hanya terjadi saat keputusan politik seperti itu.
“Saya nggak tahu ada pertemuan atau tidak (antara Megawati dan Prabowo),” ujar Puan.
Terkait isu yang menyebut bahwa Partai Gerindra meminta jatah menteri, Puan juga menyatakan tidak mengerti hal tersebut. Namun, ia menegaskan, posisi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.
“Itu tanya presiden dong, itu prerogatif presiden,” ujar Puan.
Sebelumnya, Megawati dan Prabowo berkomunikasi tentang posisi Ketua MPR. PDIP mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki jabatan tersebut. Namun, Partai Gerindra bersikeras mengusung Ahmad Muzani.
Muzani menceritakan, pimpinan partainya itu melakukan negosiasi di detik-detik akhir penetapan ketua MPR. Saat itu, Megawati sesungguhnya tak menolak permintaan Prabowo untuk menyerahkan ketua MPR kepada Partai Gerindra.
Akan tetapi, proses pemilihan dan negosiasi dari delapan fraksi lainnya sudah selesai dengan mengusung Bamsoet. Karena itu, Muzani menceritakan Megawati meminta pengertian dari Prabowo dengan menerima hasip negosiasi dari delapan fraksi tersebut perihal pemilihan pimpinan MPR.
“Meskipun Bu Mega sepenuhnya menyerahkan keputusan ini kepada Prabowo, kemudian sebagai partai yang mandiri,” ujar Muzani. (red)
